Pemotongan Tunjangan PNS Pemprov Sumbar Yang Tidak Disiplin Diprotes

|

Islamedia - Tunjangan daerah (tunda) bagi PNS di lingkungan Pemprov Sumbar untuk bulan September 2011, mulai dibayarkan. Namun pembayaran tunjangan daerah ini sempat mengundang protes sebagian PNS, karena adanya pemotongan bagi mereka yang tidak hadir saat apel Senin (1/8), bertepatan yang puasa hari pertama.

Pemotongan yang dilakukan berdasarkan Surat Edaran Sek­daprov Sumbar itu, besarnya 2,5 persen dari tunjangan yang dite­rima. Untuk PNS eselon IIA tunjangan daerah diterima sebesar Rp4,88 juta, eselon IIB Rp4,4 juta, eselon III Rp2,29 juta, eselon IV Rp1,1 juta sedangkan untuk staf rata-rata Rp570 ribu.

Jumlah yang diterima tersebut sebelum dipotong pajak sebesar 15 persen untuk eselon II dan III. Sedangkan eselon IV poto­ngan pajaknya hanya 5 persen dan untuk staf tidak dikenakan pajak.

Salah seorang PNS yang enggan namanya kepada Haluan Kamis (26/8) di kantor Gubernur Sumbar mengatakan, pemotongan tunda karena tidak hadir apel bendera, baru kali ini dilakukan. Rekan-rekannya keberatan karena apel bendera awal bulan Septem­ber bertepatan dengan hari pertama puasa, dan mestinya ketentuan itu tidak diterapkan.

“Apel bendera itu kan ber­tepatan dengan hari pertama puasa, seharusnya ada dispensasi dan tidak perlu adanya pemo­tongan 2,5 persen,” katanya.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Sum­bar, Zul Evi Astar yang dihubungi terpisah menjelaskan, ketentuan pemotongan tunjangan daerah bagi yang tidak disiplin bukan hal baru. Sebab sudah dituangkan dalam Pergub No.11 tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pene­gakan Disiplin PNS di lingkungan Pemprov Sumbar.

Dalam ketentuan pasal 15 ayat 1(a) disebutkan, PNS yang datang terlambat atau cepat pulang dikenakan pemotongan tunda sebesar 2,5 persen/hari. Pasal 15 ayat 1(b) mengatakan bagi PNS yang tidak masuk kantor tanpa keterangan dipotong tunda sebesar 5 persen/hari. Selanjutnya pasal 15 ayat 1(c) dinyatakan PNS yang tidak mengikuti apel/upacara bendera setiap kalinya dikenakan pemotongan tunda 2,5 persen.

“Aturan dalam Pergub ini berlaku untuk seluruh PNS di lingkungan Pemprov Sumbar. Jadi bila ada pemotongan tunjangan karena tidak hadior apel bendera, maka aturannya mengacu pada pasal 15 ayat 1(c),” katanya.

Kepala Biro Humas dan Protokoler Setdaprov Sumbar Surya Budhi membenarkan adanya pemotongan tunjangan bagi PNS yang tidak ikut apel bendera Senin (1/8), yang memunculkan sikap penolakan dari beberapa PNS. Ke depan, aturan ini akan lebih disosialisasikan lagi agar seluruh PNS memahaminya.

Sebab, tunjangan daerah bukan hak yang harus mereka terima, tetapi merupakan reward atas prestasi dan disiplin masing-masing PNS.

Sebelumnya Gubernur Sum­bar Irwan Prayitno saat melakukan inspeksi mendadak ke Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Sumbar serta Badan Pem­ber­dayaan Masyarakat Sumbar mengatakan, PNS harus diingatkan bahwa mereka yang disiplinnya kurang dan kinerjanya juga kurang, maka pimpinan SKPD harus berani memotong pembayaran tunjangan daerahnya tunjangan daerah itu bukan hak PNS tetapi merupakan reward atau rangsa­ngan atas kinerja yang telah dilakukan dan sebagai dorongan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayan penyelenggaraan pemerin­tah daerah. Berbeda dengan gaji yang merupakan hak PNS.

Pimpinan SKPD harus bisa bertindak tegas, memotong tunja­ngan daerah bagi PNS yang sering datang terlambat serta kinerjanya kurang.

Artikel Terkait