Isi Pidato SBY Harus Segera Diimplementasikan

|

Islamedia - Banyak kalangan mengapresiasi pidato SBY semalam (8/10/2012). Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai pidato SBY kali ini lebih berisi dibanding pidato-pidato sebelumnya. "Secara umum, pidato SBY kali ini adalah pidato paling berisi yang pernah saya dengar. Tinggal bagaimana implementasinya," ujarnya.

Ketua DPP PKS, Habib Aboe Bakar Al Habsy, ikut mengapresiasi pidato SBY. "Saya rasa inilah sebenarnya yang ditunggu rakyat, kehadiran pemimpinnya saat mereka membutuhkan. Alhamdulillah presiden telah berhasil menjembatani komunikasi antara KPK dan Polri," tutur anggota komisi III ini.

Sekarang, implementasi pidato SBY lah yang ditagih oleh banyak pihak. Aboe Bakar juga meminta realisasi isi pidato SBY.

"Apa yang disampaikan oleh Presiden harus segera dapat diimplementasikan, jadi tak sekadar sebagai angin segar saja," tegasnya

"The show must go on, pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus tetap jalan. Masih banyak PR menunggu, kasus Hambalang, wisma atlet dan Century sudah menunggu, jangan membuang energi untuk perkara yang kurang urgent," sambungnya.

Rekannya satu partai, Nasir Djamil, mendesak Polri untuk menaati semua arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait penanganan kasus simulator SIM.

"Karena Presiden SBY atasan Kopolri, maka itu harus ikut mendukung. Jadi yang penting segala proses transparan," ujarnya.

Menurutnya, berdasarkan UU KPK seharusnya penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM ditangai oleh KPK. Meski sudah ditangani Polri namun jika KPK sudah mulai masuk menyelidiki, Polri harus menyerahkan kasus tersebut ke KPK.

"Saya berharap KPK benar-benar transparan dan bekerja secara profesional. Sehingga tidak ada dugaan macam-macam," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangani kasus dugaan korupsi simulator SIM sepenuhnya.

"Penanganan kasus dugaan korupsi simulator SIM yang menyangkut Irjen Djoko Susilo lebih tepat ditangani satu lembaga yaitu KPK," tegas SBY dalam keterangan pers, di Istana Negara, Jakarta.

SBY juga memerintahkan KPK untuk mengusut kasus dugaan korupsi senilai Rp 100 miliar itu secara utuh, dan memproses hukum tersangka lainnya dalam kasus yang sama, jika ditemukan bukti. Dengan begitu, SBY meminta Polri menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi simulator SIM, sehingga dualisme penanganan kasus dapat diakhiri. (kps/dtk/inilah)

Artikel Terkait